981705_655835754430196_1709467144_o

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

981705_655835754430196_1709467144_o

 

–By. Adek Kurniayati Lubis
Staff Ahli Departemen Litbang BEM KM UNAND 2013 – 2014

Uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut dengan UKT akhir – akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hot di PTN maupun dikalangan masayarakat. Pasalnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan surat edaran Nomor 97/E/KU/2013 yang menyatakan bahwa sitem pembayaran uang kuliah tahun 2013/2014 untuk mahasiswa program S1 (regular) yaitu melalui sistem UKT. Maksud dari UKT itu sendiri adalah mahasiswa baru tidak perlu membayar uang pangkal untuk masuk perguruan tinggi, tidak perlu membayar uang praktikum, transportasi dan biaya wisuda dan biaya lainnya (unit cost) tetapi hanya dengan membayar uang semester dengan jumlah yang telah ditentukan dari unit – unit cost yang tersebut diatas.


Peraturan ini dibuat Dirjen Dikti sebab banyaknya keluhan dari berbagai pihak terhadap banyaknya jenis pungutan atau pembayaran yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahunnya. Disamping itu dengan adanya UKT, mahasiswa baru tidak perlu memikirkan bagaimana cara membayar uang pangkal sebab sudah diberatkan pada biaya per semester selama 8 semester.

Selain itu mengenai dana BOPTN. Terjadi perbedaan mendasar antara PTN yang ada di pulau Jawa dengan PTN yang ada di Sumatera. Universitas Andalas sendiri hanya mendapatkan dana BOPTN 24 Milyar setiap tahunnya, berbeda jauh dengan PTN yang ada di pulau Jawa seperti UGM yang mendapatkan alokasi dana PTN lebih dari 200 Milyar. Pertanyaanya sekarang, bagaimana Universitas – universitas yang dana BOPTNnya lebih rendah bisa mengimbangi universitas lainnya jika dana BOPTN yang diberikan perbedaannya sangat signifikan. Jadi kasarnya, Universitas yang baik akan semakin baik dan Universitas yang terbelakang akan semakin terbelakang.

Kebijakan UKT ini juga sangat bergantung pada BOPTN. Sebab BOPTN ini bisa menutupi unit – unit cost yang harus dibayarkan setiap semesternya dan akan berdampak pada lebih ringannya biaya semester yang harus dibayarkan. Tapi yang jadi permasalah sekarang, dana BOPTN untuk Unand sendiri sudah ditetapkan untuk tahun 2013 dan itu yang membuat kegalauan bagi pihak Unand sendiri. Selain itu unit – unit cost yang harus dibayarkan juga belum terdefenisikan dengan jelas sehingga banyak pihak yang bertanya – tanya biaya apa saja yang harus dibayarkan dari awal masuk kuliah sampai mahasiwa tersebut diwisuda.

Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan selama ini, setiap ada kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah pasti banyak sekali pihak yang menentang keputusan tersebut padahal pemerintah membuat kebijakan tersebut untuk kesejahteraan dan kemudahan masyarakatnya sendiri. Hanya saja caranya yang belum tepat. Karena adanya dampak negative dari UKT tersebut sedangkan dampak positifnya belum dirasakan maka rector Unand menjamin bahwa sekitar 800 mahasiswa baru priode 2013/2014 akan menerima beasiswa Bidik Misi. Masalahnya sekarang, apakah mahasiswa yang menerima bidik misi tersebut benar – benar orang yang tidak mampu ?? jawabannya TIDAK…

Buktinya saja penerima beasiswa Bidik Misi priode 2011/ 2012. Banyak diantara penerima bidik misi tersebut dari kalangan menengah keatas. Apakah ada pihak yang bisa menjamin penerima beasiswa Bidik Misi periode 2013/2014 jatuh kepihak yang tepat ?? Wallahu A’lam…
Selain itu, pembayaran UKT ini terbagi atas lima kategori atau level tergantung dari pekerjaan dan penghasilan orangtua mahasiswa.
Sekarang siapa yang bisa menjamin tidak terjadinya manipulasi pekerjaan orang tua ??

Ada beberapa hal yang menjadi objek pertanyaan mengenai penerapan UKT yaitu :
1. Adanya beberapa pelanggaran administratif hukum dalam kebijakan UKT ini, yaitu:
a. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012, No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012, dan No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tidak memiliki landasan hukum. Hal ini dikarenakan Surat Edaran tersebut terbit sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan landasan kebijakan UKT. UU PT sendiri, terbit pada tanggal 10 Agustus 2012.

b. Adanya proses yang tidak wajar dalam penyusunan kebijakan UKT. Hal ini ditandai dengan munculnya Surat Edaran sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri atau regulasi hukum lainnya yang lebih mengikat di bawah Undang-Undang. Pada dasarnya, Surat Edaran hanya bersifat himbauan yang boleh tidak dilaksanakan oleh PTN. Namun muncul statement dari Dirjen Dikti bahwa jika ada PTN yang tidak menjalankan UKT, maka BOPTN tidak akan dicairkan ke PTN tersebut.

c. Jika berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari2013, maka jelas bahwa objek penerapan kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi S1 Reguler. Namun faktanya, Diploma juga turut dilibatkan dalam implementasi kebijakan UKT.

2. Kebijakan ini sangat tergantung kepada BOPTN. Padahal BOPTN itu sendiri tidak cair tepat waktu. Hal ini membuat pengelolaan operasional PTN tidak efektif. Selain itu kebijakan ini berpihak kepada PTN yang mendapatkan alokasi dana BOPTN tinggi.

3. Perumusan parameter untuk mengklasifikasikan kemampuan orang tua dalam membayar tarif UKT masih dipertanyakan. Adakah pihak yang bisa menjamin tidak adanya manipulasi pekerjaan orang tua didalamnya?

4. Muncul pernyataan bahwa iuran-iuran lainnya yang tidak termasuk dalam biaya operasional masih tetap akan diberlakukan. Apakah dibenarkan hal yang demikian mengingat tujuan dari kebijakan UKT adalah merampingkan seluruh biaya kuliah menjadi satu pintu tanpa ada biaya-biaya lain.

5. Jika membandingkan antara sistem SPP saat ini dengan sistem UKT, maka hal ini akan memberatkan bagi mahasiswa yang waktu tempuh kuliahnya melebihi 8 semester. Jika terdapat mahasiswa yang waktu tempuh kuliahnya melebihi 8 semester, secara otomatis bisa dikatakan bahwa ia membayar SPP baru. Seharusnya SPP tersebut sudah selesai dalam arti dicicil hingga 8 semester. Faktanya, di Unand ada beberapa prodi tertentu yang rata-rata kelulusannya melebihi 8 semester.

6. Benarkah kebijakan UKT lebih mempermudah pembiayaan uang kuliah untuk masyarakat?

7. Entah mengapa kebijakan ini seakan-seakan harus diimplementasikan di tahun ini. Padahal menurut hasil survei, masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui tentang kebijakan UKT ini. Dalam sebuah kebijakan, tentu saja harus dilakukan sosialisasi secara intensif terlebih kepada kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

4 thoughts on “Uang Kuliah Tunggal (UKT)

  1. ” pembayaran UKT ini terbagi atas lima kategori atau level tergantung dari pekerjaan dan penghasilan orangtua mahasiswa”. Puyeng gan….karena faktor jumlah tanggungan kelurga tidak di masukan. Kalau tidak ada perubahan kebijakan, gimana untuk bayar semester berikutnya, semester sekarang udah pinjem kekoperasi…. he he

  2. saya krg stju dg adax ukt seperti ini, hal ini sgt memberatkan orang tua saya, saya kaget saat adik saya memberitahu bhwa ukt yg dibyarkan 5juta/semester, sdgkan org tua kmi hnya pdgang kcil rumahan, namun ttga saya yg org tuax bekerja sbg pns, ckup hanya membayar 1juta 50rb saja,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>